Tindakan tegas akhirnya dilakukan Pemkot Semarang

Tindakan tegas akhirnya dilakukan Pemkot Semarang dalam kerja sama sewa lahan dengan PT Rabas Mitra Sejati (RMS) selaku pengelola SPBU Pandanaran. Kemarin SPBU yang didirikan di atas tanah pemkot itu disegel petugas Satpol PP karena tak kunjung melunasi tunggakan uang sewa. Penyegelan dipimpin Kabag Kerja Sama Setda Bambang Soekardjo sekitar pukul 11.30 WIB.

Belasan petugas Satpol PP membuat pagar dari tali rafia melingkari lokasi SPBU.Kantor dan mesin SPBU disegel dengan cara ditempeli kertas warna merah muda yang bertuliskan ‘Tempat Ini Ditutup dan Dihentikan Kegiatannya’. Sejumlah petugas dari Polrestabes Semarang juga turut mengawal jalannya penyegelan guna mengantisipasi kemungkinan adanya perlawanan dari pihak RMS. Menurut Bambang Soekardjo, tindakan tegas terpaksa dilakukan lantaran RMS tidak mengindahkan surat peringatan Wali Kota Semarang tertanggal 28 Februari. Dalam surat tersebut, wali kota meminta agar pemilik SPBU segera membayar utang uang sewa selama tujuh bulan terhitung sejak Agustus 2010 hingga Februari 2011.

Namun, hingga tenggat waktu Rabu (2/3),RMS tidak memenuhi kewajibannya. ”Jadi perusahaan itu telah wanprestasi,mengingkari kerja sama dengan pemkot. Uang sewa lahan per bulan Rp55 juta tak dibayar. Selain tunggakan tujuh bulan, juga ada denda keterlambatan lima per mil per hari, termasuk tunggakan-tunggakan sebelumnya, totalnya Rp2 miliar lebih,”bebernya.

Meski telah disegel, lanjut Bambang, pemkot masih memberi kesempatan pihak RMS untuk melunasi utangnya. Bila kewajiban itu dilunasi maka segel akan dilepas. ”Kita beri waktu seminggu lagi, nanti pemkot akan kirim surat lagi yang isinya deadlinepembayaran. Jika memang peringatan terakhir tetap diabaikan, dengan terpaksa kami akan melakukan pengosongan lahan,” tandas Bambang. Disinggung penyegelan tidak menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang mengingat sebelumnya sudah ada kerja sama penanganan perdata dan tata usaha negara,Bambang mengaku belum waktunya.

Kuasa hukum PT RMS Agus Nurudin yang dikonfirmasi media massa melalui telepon selulernya juga tidak terdengar nada aktif. Anggota Komisi A DPRD Bambang Raya mendukung tindakan tegas Pemkot Semarang. Namun, dia meminta sanksi tersebut juga diberlakukan kepada pihak ketiga lain yang wanprestasi atas perjanjian kerja sama yang telah diteken. Demikian Catatan Online tentang Tindakan tegas akhirnya dilakukan Pemkot Semarang.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel