kasus pencucian uang (money laundering)

Sejumlah pakar menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju tidak berwenang menyelidiki kasus pencucian uang (money laundering). Pakar Hukum Universitas 45 Makassar Marwan Mas mengatakan, kewenangan mengusut kasus pencucian uang berada di tangan kepolisian. Kejaksaan memang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang tindak pidana khusus.

Meski tindakan pencucian uang termasuk di dalamnya, dalam hal ini jaksa hanya berfungsi sebagai penuntut umum. Jika Mappinawang diduga melakukan praktik gratifikasi atau korupsi, penyelidikan yang dilakukan Kejari Mamuju sudah tepat. Karena itu, dia menilai penetapan mantan Ketua KPU Sulsel itu sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang terlalu dini. “Untuk menentukan tindak pidana pencucian uang,harus dilihat dari asal-muasal dana.

Di antara sumber dana kejahatan yang dimaksud, seperti korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, dan lainlain,” katanya kepada SINDOdi Makassar,kemarin. Menurut dia, proses pencucian uang adalah memindahkan dana dari rekening pelaku ke rekening orang lain,kemudian ditarik tunai sehingga uang itu terkesan bersih.Untuk mendukung dugaan tindak pidana pencucianuangitu, jugaharusdisertai audit yang dilakukan lembaga terkait,seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau lembaga audit lainnya.

“Setahu saya, Kejari Mamuju tidak mempunyai hasil audit seperti itu,” ujarDirektur Program Pascasarjana Universitas 45 itu. Marwan mengakui,sebetulnya kasus yang menjerat Mappinawang sebaiknya diuji lebih jauh untuk mengetahui akurasi data yang dimiliki kejaksaan sehingga advokat senior itu dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Dia juga mengaku kaget dengan munculnya kasus tersebut dan meyakini yang bersangkutan tidak melakukan tindakan itu.

Hal senada juga disampaikan pengamat ekonomi Bastian Lubis.Menurut dia, untuk menentukan suatu tindak pidana pencucian uang, harus dilihat dari asal dana yang diperoleh pelaku.Suatu tindakan dapat dikatakan pencucian uang, jika sumber dana itu berasal dari tindak korupsi,narkotika,psikotropika, dan lain-lain. Sementara dalam kasus Mappinawang, kata Ketua Yayasan Patria Artha itu, dana yang diperoleh advokat senior itu berasal dari honornya sebagai penasihat hukum KPU Mamuju.

Sumber dana honor itu berasal dari negara yang diatur dalam rencana kerja anggaran (RKA) KPU.“Kalaumisalnya danayang diminta Mappinawang lebih besar dari anggaran KPU,RKA tersebut bisa diubah dalam anggaran perubahan.Jadi asalmuasal uang itu sebetulnya jelas dari honor jadi penasihat hukum,bukan korupsi.Adapun sejumlah dana yang diberikan Mappinawang kepada KPU, itu urusan dia. Toh sudah menjadi miliknya pribadi.

Kalau misalnya tindakan itu dianggap salah, saya lebih sepakat jika disebut gratifikasi,”ungkapnya. Untuk menentukan suatu tindak pidana pencucian uang, harus disertai hasil audit forensik yang dilakukan PPATK, akuntan publik, BPKP, BPK, atau perguruan tinggi.

Bastian juga mengatakan, kejaksaan tidak mempunyai kewenangan menyelidiki tindak pidana pencucian uang.“Seharusnya dilakukan kepolisian karena mereka mempunyai petugas dan direktorat tersendiri.Yang saya tahu,hingga saat ini kejaksaan belum mempunyai staf yang mempunyai keahlian khusus melakukan penyelidikan di bidang pencucian uang,” ungkap dia.

Tidak Ada Intervensi Kejati

Penahanan dan penetapan Mappinawang sebagai tersangka kasus money laundering dilakukan Kejari Mamuju tanpa ekspose perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar.Karena itu,Kejati Sulselbar memastikan tidak ada intervensi dalam kasus tersebut. Wakil Kepala Kejati Sulselbar Anton YP Hutabarat mengatakan, Kejari Mamuju tidak pernah mengekspose kasus Mappinawang di Kejati Sulselbar.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan klaim yang diungkapkan Kepala Kejari Mamuju La Kamis saat Mappinawang ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan pada Kamis (28/4).Menurut La Kamis,status Mappinawang dinaikkan menjadi tersangka setelah dilakukan proses ekspose di Kejati Sulselbar beberapa waktu lalu.Menurut dia,Kejati Sulselbar menyimpulkan bahwa Mappinawang memenuhi semua unsur untuk ditahan.

Kemarin, puluhan advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Mappinawang (Tempa) mendatangi Kantor Kejati Sulselbar dan mendesak penahanan Mappinawang ditangguhkan. Hadir pengacara kondang Makassar Tadjuddin Rahman, Faisal Silenang, dan Hasman Usman. Mereka diterima Wakil Kepala Kejati Sulselbar Anton YP Hutabarat dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Amirullah. Anton mengaku belum mengetahui kasus yang menyeret mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar itu.

Dia juga menegaskan bahwa Kejati tidak memiliki kewenangan mencampuri kasus yang sedang diusut Kejari Mamuju itu.“Kami tidak bisa mencampuri atau melakukan intervensi terhadap Kejari Mamuju atas kasus ini,kecuali ada kesalahan proses karena itu murni kewenangan Kejari Mamuju,” ujar Anton yang menerima para advokat di ruang kerjanya. Kasus korupsi di bawah Rp5 miliar murni menjadi kewenangan Kejari.Penyidik Kejari bisa mengekspose kasus yang anggarannya di bawah Rp5 miliar jika dianggap berbahaya.“

Mungkin Kejari Mamuju menganggap kasus ini tidak ada masalah sehingga tak perlu diekspose di Kejati, kan kewenangannya,”katanya. Saat pertemuan dengan Wakajati, para advokat mengeluhkan sikap Kejari Mamuju yang tak berada di Mamuju setelah menahan Mappinawang. Akibatnya, penangguhan penahanan untuk aktivis antikorupsi itu terhambat. “Penetapan tersangka dan penahanan pun menyalahi prosedur,” ungkap Tajuddin Rahman.

Mereka pun menyerahkan surat jaminan yang telah ditandatangani 121 advokat di Makassar. Namun, surat jaminan sebagai pertimbangan penangguhan penahanan Mappinawang pun tak direspons Wakajati Sulselbar.“Surat jaminan ini kami tampung dulu. Nanti kami berkoordinasi dengan Kejari Mamuju,”tandasnya. Ketua Tim Pembela Mappinawang, Hasbi Abdullah,mengungkapkan, para advokat memberikan jaminan bahwa Mappinawang tidak akan melarikan diri,menghilangkan atau mengubah barang bukti, termasuk mempersulit proses hukum.

“Kami terus mengupayakan penangguhan penahanan dan kami yang bertanda tangan siap bertanggung jawab jika Mappinawang melarikan diri. Saya kira beliau tidak akan melarikan diri,”kata Hasbi Abdullah. Selain para advokat yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan, keluarga Mappinawang juga telah menempuh upaya hukum tersebut. Namun,sampai siang kemarin, Kejari Mamuju belum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan.

Hasbi Abdullah tidak menampik akan menempuh upaya hukum lainnya jika penangguhan penahanan tidak direspons Kejari Mamuju. Di antaranya praperadilan terhadap Kejari Mamuju yang mengabaikan permohonan penangguhan penahanan. “Saat ini kami masih upaya penangguhan. Nantilah akan kami lihat perkembangannya. Mudah-mudahan diberikan penangguhan penahanan. Itu harapan kami,”katanya.

Kejari Mamuju Sepi

Dari penelusuran SINDO di Kantor Kejari Mamuju pagi kemarin, tak satu pun jaksa yang dapat dikonfirmasi terkait perkembangan kasus yang menjerat Mappinawang.Menurut salah seorang staf Kejari Mamuju yang identitasnya enggan dikorankan, Jaksa Salahuddin sedang berada di Makassar sejak Jumat malam, pekan kemarin. “Sebenarnya Pak Jaksa sudah mengajukan cuti selama empat hari.Tapi ditolak Kajari karena banyak kasus yang sedang ditangani,” ujarnya.

Menyinggung kasus yang sedang ditangani Salahuddin yang mengundang banyak sorotan, dia mengaku cukup terkejut. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, kantornya kebanjiran para advokat dari Makassar. Namun,sebagai staf,dia tidak berwenang memberikan keterangan apa pun ketika atasannya tidak di tempat. Kepala Seksi Intelijen Kajari Mamuju Umar Paita yang dihubungi via telepon selulernya mengatakan, belum ada perkembangan terkait kasus penahanan Mappinawang.

Dia juga mengaku tidak mendapat informasi lebih lanjut mengenai kasus Mappinawang.“Nantilah saya kabari kalau ada perkembangan. Saat ini belum ada informasi terkait perkembangan lebih lanjut, termasuk jadwal pemeriksaan Mappinawang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,”katanya. Demikian catatan online yang berjudul kasus pencucian uang (money laundering).

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel