Bantaeng segera membuat Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng segera membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah.

Menurut Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bantaeng, HM Yasin pengalihan tersebut akan membawa dampak positif bagi daerah khususnya peningkatan pendapata asli daerah. Untuk itu, Pemkab Bantaeng mempersiapkan SDM yang memadai dalam menjalankan implementasinya.

Kami sudah mempersiapkan payung hukum sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan tahun 2012 sudah ada perdanya,”ungkap Yasin, saat menghadiri Sosialisasi pengalihan pengelolaan PBB di gedung Pertiwi, Bantaeng, kemarin. Kepala Sub Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah IV Krisnadi Prabowo Mukti mengatakan, Berdasarkan UU No 28/2009 tentang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak kabupaten/kota, kedua jenis pajak ini layak ditetapkan menjadi pajak daerah.

Sebab, kedua pajak itu memenuhi kriteria suatu pajak daerah antara lain dari aspek lokalitas, hubungan antara pembayaran pajak dan yang menikmati manfaat pajak, serta praktek yang umum diberbagai negara. “Sebelumnya UU No12/ 1985 pajak PBB terdapat lima sektor, yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Untuk UU No 28/ 2009 PBB dialihkan ke pajak daerah meliputi perdesaan dan perkotaan,”paparnya. Anggota komisi XI DPR RI Reza Ali, yang juga turut hadir, mengatakan keputusan pengalihan pengelolaan itu, akan sangat membantu kemandirian daerah ke depan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel