Resolusi Konflik

Pemerintah perlu membuat resolusi konflik yang komprehensif untuk menghentikan kekerasan melalui political will. Belakangan ini kekerasan di masyarakat terus terjadi. Ketua DPD Irman Gusman menyatakan, konflik yang berujung pada kekerasan belakangan ini dipicu karena kurangnya komunikasi politik dengan masyarakat. Akibat itu, muncul kesalahpahaman yang mengarah pada tindakan anarkistis. Padahal aksi itu merugikan kepentingan masyarakat dan merusak fasilitas publik.

Menurut dia, Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi belum memiliki persamaan hak di depan hukum dan pemerataan kesempatan ekonomi. Contohnya, konflik agraria di Mesuji, Lampung, serta konflik pilkada di Kalimantan Tengah dan Papua Barat.”Demokrasi tanpa didukung disiplin dan penegakan hukum akan berbuah anarkisme,” kata Irman dalam diskusi pimpinan DPD dengan penggiat hak asasi manusia (HAM) di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Untuk itu, DPD akan mendorong penyelesaian kekerasan melalui kearifan lokal.

Tindakan itu penting karena demokrasi tidak bisa sekadar prosedural. Bukan hanya itu,DPD pun perlu mendorong penguatan akses publik terhadap kebijakan pemerintah, kepolisian, dan pengadilan.Lemahnya akses publik dapat menimbulkan mafia perizinan. Sekretaris Eksekutif Komisi Hak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Soesatyo mengusulkan penataan ulang mekanisme investasi. Konflik yang meledak di sejumlah daerah berkaitan dengan pertambangan dan investasi. Orientasi investasi seharusnya untuk kepentingan rakyat.

”Untuk siapa investasi itu? Apakah untuk rakyat atau untuk kepentingan perusahaan?” tanya dia. Romo Benny menilai, pola pemerintah gagal membentuk paradigma penyelesaian masalah. Proses demokrasi seperti pemilihan kepala daerah membutuhkan biaya yang terlalu mahal. Dengan demikian,ketika seorang kepala daerah terpilih, yang terjadi kemudian izin pertambangan, perkebunan, dan lain-lain akan diberikan agar modal saat pilkada bisa kembali. ”Kepala daerah menguasai sendiri sumber daya alam itu tanpa memikirkan rakyat,”ungkapnya.

Dalam kesempatan itu dia juga menyoroti masalah buruh. Menurutnya, salah satu bentuk pelanggaran yang kerap dialami buruh ialah wakil rakyat enggan menerima mereka yang menyampaikan aspirasinya ke Gedung MPR,DPR,dan DPD. Benny bahkan menilai sebagian besar kasus pelanggaran HAM terhadap buruh bermuara dari undang-undang yang dibuat pemerintah bersama DPR. Untuk itu, dia berharap DPD dapat mendorong aturan hukum yang berpihak pada buruh.

Misalnya peningkatan upah buruh dan penghapusan sistem kontrak (outsourcing) sehingga ada kepastian kerja, akses pendidikan, kesehatan bagi keluarga buruh,dan kebebasan untuk berserikat. Dia menambahkan, resolusi konflik sebaiknya merumuskan kebijakan politik, demokrasi politik yang rasional, dan sistem pendidikan yang memerdekakan anak. Biaya politik yang mahal turut menyumbang potensi konflik sosial.”Ini segera ditindaklanjuti. Jika tidak, akan melahirkan kekerasan baru lagi,”tandasnya.

Di bagian lain, konflik berdarah di Desa Pelauw, Kecamatan Haruku,Kabupaten Maluku Tengah,Maluku dinilai sebagai kelalaian polisi karena membiarkan masalah berkembang hingga jatuh korban.Ketua Komnas HAM Perwakilan Maluku Emmy Tahapary mengatakan, sebelum pecah konflik pada Rabu (8/2) dan Kamis (9/2) pihaknya telah menerima laporan ada pertikaian di desa tersebut.

”Mestinya kepolisian sudah bergerak sejak Kamis (9/2), bukan baru mengambil keputusan pada Sabtu (11/2). Kami melihat ada unsur pembiaran dalam kasus ini,” ungkapnya. Tahapary mengatakan, pihaknya pernah membahas soal konflik Pelauw dengan Kapolda Maluku Brigjen Polisi Syarif Gunawan pada 25 Januari. ”Saat pertemuan dengan kapolda itu, kami telah mencoba menekankan konflik Pelauw menjadi perhatian serius.Tapi, dengan kejadian ini, sekali lagi, kami melihat ada unsur pembiaran,”ucapnya. Kabid Humas Polda Maluku AKBP Johanis Huwae menjelaskan, pihaknya telah menerapkan pendekatan persuasif dalam upaya menstabilkan kondisi keamanan di Desa Pelauw.

”Kami melerai pertikaian antarwarga yang sebenarnya satu marga karena persoalan adat, baik waktu peresmian rumah adat maupun ritual lainnya agar tidak mengakibatkan korban maupun kerusakan bertambah,”katanya. Mengenai pertikaian yang awalnya terjadi pada 8 Februari 2012 itu,pihaknya telah mengerahkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob ke Pelauw.Namun, situasi memanas sehingga dikerahkan lagi dua SSK brimob, personel Polres Pulau Ambon,dan Pulau Lease pada 11 Februari.

”Berbagai langkah sudah kami lakukan untuk menjaga keamanan di sana. Jadi tidak benar jika polisi terkesan membiarkan bentrokan hingga akhirnya pecah,” ungkapnya. Sementara itu, ribuan pengungsi dari Pelauw saat ini menetap di desa tetangga yakni Rohomoni,Kailolo,Kabauw, Dusun Ori, Kariuw, dan Hulalaliuw. Mereka juga mengungsi ke Pulau Haruku serta Pulau Ambon. Sebagian besar pengungsi adalah lansia dan anak-anak.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel