67 Nama Tenaga Honorer

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palopo akan mengumumkan 67 nama tenaga honorer yang lulus verifikasi dan validasi database kategori 1 (K1) untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pengumuman akan dilakukan selama 14 hari, mulai Senin (9/4), sebagai uapaya BKD melakukan uji publik terhadap para honorer K1 tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memberikan laporan dan masukan kepada pemerintah mengenai honorer K1 yang diumumkan.

“Apabiladiantara67honorer itu ada yang bermasalah,kami minta dilaporkan. Kami membuka posko pengaduan di Kantor BKD dan silakan sampaikan laporannya,”kata Kepala BKD Palopo Haidir Basir, kemarin. Untuk database honorer K1, Pemkot Palopo akan mengumumkansebanyak67nama. Para honoreriniterbagidibeberapa instansi dan sekretariat daerah, serta memungkinkan diangkat menjadi PNS melalui jalur honorer oleh pemerintah pusat.

Syaratnya,tidak ditemukan adanya masalah terhadap honorer K1 menyangkut masa pengabdian dan SK pengangkatan sebagai honorer yang telah mengabdi di bawah 31 Desember 2005 dan belum diangkat menjadi PNS. “Tapi jika di antara 67 honorer K1 tidak memenuhi syarat dan ketentuan diangkat menjadi PNS, misalnya berkas honorer mereka tidak sesuai fakta,maka nama mereka akan dilaporkan ke pusat untuk dikaji ulang dan digugurkan sebagai K1,”tuturnya.

Pada uji publik ini,BKD melibatkan Ketua Tim Verifikasi Honorer Palopo HM Jaya dan tim dari Badan Inspektorat Palopo. Sementara itu, informasi dihimpun SINDO, sudah ada beberapa aduan masyarakat mengenai tenaga honorer di BKD Palopo.Namun,berbagai pengaduan tersebut belum ditindaklanjuti, karena BKD sendiri belum mengumumkan secara resmi nama-nama honorer K1. “Kalaupun ada pengumuman nama honorer K1 lewat internet, pengumuman itu bukan dari BKD. Jadi, pengumuman itu belum resmi,” tutur Kabid Pengadaan dan Pemberhentian BKD Palopo Syarifuddin.

Di sisi lain, puluhan tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database K1 di Kabupaten Luwu, mendatangi Kantor DPRD setempat untuk melaporkan sejumlah temuan menyangkut honoret K1 yang diumumkan melalui internet. Puluhan honorer tersebut menduga telah terjadi manipulasi sejumlah data honorer sehingga lulus verifikasi, sementara honorer yang bersangkutan tidak pernah mengabdi di bawah tahun 2005. Sebaliknya, beberapa orang di antara honorer di Luwu kecewa karena mengaku telah mengabdi sejak 2004, namun nama mereka tidak terakomodir dalam database K1.

“Kami minta agar honorer siluman (bermasalah) dicoret dari K1 dan dilakukan verifikasi ulang. Sebab, dari 151 honorer K1 Luwu, puluhan di antaranya terdapat nama-nama honorer yang tidak pernah mengabdi di SKPD,”kata Asrul, salah seorang honorer di Komisi I DPRD Luwu.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel