Lembaga swadaya masyarakat Salewangan Corruption Watch

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Salewangan Corruption Watch meminta penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) agar mengusut tuntas kasus korupsi pengadaan, pemasangan lampu hias, dan taman di Kabupaten Maros.

”Kami meminta kepolisian tidak bermain mata dengan tersangka, karena ini kasus besar dan telah merugikan negara. Polisi harus menuntaskan pengusutannya,” kata Koordinator SCW Maros Akbar Daeng Polo, di Makassar, kemarin. Polo mengatakan bahwa kasus korupsi pengadaan, pemasangan lampu hias, dan taman di Kabupaten Maros dilakukan secara berjamaah.”Proses pencairan anggaran proyek ini dilakukan tanpa melalui bendahara pengeluaran dinas terkait,” katanya.

Sementara itu, penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulselbar telah menetapkan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Maros RB sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan, pemasangan lampu hias, dan taman. Penetapan tersangka itu berdasarkan adanya temuan dan fakta di lapangan jika tersangka merupakan orang yang paling bertanggungjawab dalam proses pengadaan dan pemasangan lampu hias dan taman itu.

Dari hasil penyidikan diketahui jika dana alokasi yang dianggarkan melalui APBD 2011 itu sebesar Rp1,4 miliar lebih dan dalam perjalanannya, tersangka diduga telah melakukan penyelewengan anggaran sebesar Rp524 juta. ”Dari total dana yang dianggarkan pada APBD 2011 itu,sebanyak Rp1,4 miliar dan sebanyak Rp524 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dasar itulah,tersangka dianggap telah melakukan penyelewengan dana,” kata Kabid Humas Polda Sulselbar Kombes Pol Chevy Ahmad Sopari.

Dikatakan Chevy, proses pencairan dana sebanyak Rp1,4 miliar itu tidak langsung dilakukan, tetapi dicairkan sebanyak empat kali.Pada proses pencairan yang tidak dirincikan berapa besarannya untuk satu kali pencairan itu,tersangka mengelola anggaran pada Maret, April, dan Desember 2011. Selain dugaan terjadinya penyalahgunaan dana, polisi juga menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pelelangan, termasuk pekerjaan proyek yang tidak melalui mekanisme tender.

Padahal diketahui jika proyek yang dianggarkan melalui APBD itu harus mengikuti aturan pemerintah, yakni dengan mekanisme tender.Proses tender itu juga dilakukan pada proyek yang nilainya mencapai Rp100 juta ke atas. ”Yang bersangkutan dinilai sudah melanggar prosedur tentang pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses tender,” katanya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel