60 Persen Tanah Belum Bersertifikat

Sekitar 60 persen tanah milik pemerintah kabupaten (Pemkab) di daerah ini, belum memiliki alas hukum berupa sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulukumba. Akibatnya, aksi mengklaim lahan terjadi. Dari 60% lahan yang belum memiliki sertifikat ini terdiri atas gedung sekolah dasar (SD), pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan puskesmas pembantu (Pustu) di 10 kecamatan di Bulukumba. Sedangkan 40% lainnya sudah ada sertifikat. “Banyaknya lahan yang belum memiliki sertifikat tanah menjadi penyebab warga akhir-akhir ini saling mengklaim lokasi,” ungkap Kepala Bagian Pertanahan Sekretaris Daerah Bulukumba Muhammad Taufiq, kemarin.

Menurut dia, banyaknya tanah belum memiliki sertifikat resmi dibanding yang ada, karena, pada waktu penyerehan dari pemiliknya kepada Pemkab Bulukumba, tidak disertai dengan bukti penyerahan yang mengikat secara hukum,melainkan hanya secara lisan saja, sehingga memang rawan diklaim pihak tertentu. Apalagi,yang menyerahkan sekarang sudah meninggal dunia, tinggal ahli warisnya.“Dulu belum ada persuratan resmi, hanya penyerahkan secara lisan. Jadi, ahli waris berpeluang menggugat,”ujar dia.

Meski demikian, lanjut Taufiq, bagi warga yang ingin menguggat, pihaknya mempersilakan menempuh jalur hukum melalui di Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba. Pada prinsipnya,pemkab siap memberikan ganti rugi lahan yang memang terbukti sah sebagai milik warga. Dia menambahkan, ganti rugi yang disiapkan pemerintah dalam APBD 2012 ini berkisar Rp700 juta lebih, terdiri untuk pengadaan lahan baru dan ganti lahan sekitar lima SD.

Namun, jumlah ini masih cukup jauh dari kebutuhan. Ketua Komisi A DPRD Bulukumba Fahidin HDK mengemukakan, Pemkab Bulukumba harus serius menyelesaikan tanah yang belum bersertifikat. “Sebab, kalau dibiarkan bisa menganggu pada proses belajar mengajar murid, jika warga menutup sekolah,” kata Fahidin.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel