Maros A Ashar Paduppa

Nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Maros A Ashar Paduppa dicatut oknum tak bertanggung jawab untuk meminta uang kepada para honorer kategori dua (K2). Kepala BKD Maros A Ashar Paduppa mengatakan, oknum tersebut berjanji mengurus berkas honorer K2 ke Jakarta. Dia (oknum) menelepon sejumlah honorer meminta biaya tiket pesawat dan akomodasi.

Ashar mengatakan, honorer K2 yang ditelepon oleh oknum tersebut sebagian besar tinggal di pelosok, seperti Kecamatan Simbang, Mallawa dan Camba. Ini disebabkan akses informasi minim sehingga mudah ditipu oleh orang tak bertanggung jawab. Menurut dia, BKDD Maros mengetahui namanya dicatut setelah beberapa tenaga ho-norer K2 mengkonfirmasi kepada dirinya terkait pengurusan berkas tersebut.

“Besaran uang yang di-min-ta oknum itu bervariasi antara Rp2 juta sampai Rp15 juta tergantung negosiasi. Setelah ada deal, kemudian uang ditransfer melalui rekening kepada si penelpon. Juga bertemu langsung dengan korban,” kata Ashar di ruang kerjanya kemarin. Dia mengimbau kepada honorer dan masyarakat mewaspadai adanya praktik penipuan seperti itu. Pihaknya tidak bertanggung jawab jika terjadi penipuan yang mengatasnamakan BKDD Maros. Kepala SMAN 10 Simbang Muh Jafar mengungkapkan, salah satu guru di sekolahnya, bernama Agustia, telah ditelepon oknum bernama Burhan, yang mengaku staf BKDD Maros.

Dia (Burhan) meminta Agustia melengkapi berkas dan datang untuk bertemua dengan Kepala BKDD Maros. “Pada pembicaraan kedua, Agustia menyerahkan telepon ke saya dan berbicara ke oknum tersebut. Karena curiga, saya bilang kepala BKDD se-dang rapat di DPRD. Setelah itu, saya menelepon Camat Simbang untuk menanyakan nomor te-lepon yang digunakan oknum tersebut. Ternyata bukan nomor telepon kepala BKDD dan tidak ada staf BKDD yang bernama Burhan,”ungkap Muh Jafar. Sementara itu, Sekretaris BKDD Maros M Alwi mengatakan, pihaknya hanya melakukan verifikasi data tenaga honorer sesuai kriteria dan syarat yang telah ditentukan.

Hasil verifikasi tersebut disampaikan ke Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan alokasi jumlah formasi dan kualifikasi pendidikan secara nasional. “Setelah jumlah alokasi dan formasi ditetapkan, tena-ga honorer tersebut diangkat menjadi CPNS mela-lui meka-nisme ujian atau se-leksi sesuai alokasi dan formasi tersebut,” kata Alwi.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel